Forum Solidaritas SBD Di Kupang Meminta Keputusan MK Dipatuhi

Kupang, KabarkotakupanG.com - Sekitar puluhan mahasiswa yang menamakan diri Forum Solidaritas Sumba Barat Daya Di Kupang, pagi tadi melakukan aksi demonstrasi di depan kantor dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD provinsi NTT.

Aksi demonstrasi puluhan mahasiswa ini berkaitan dengan kisruh pilkada SBD yang hinggga hari ini belum menampakan titik terang.

Dalam pernyataan sikap yang diterima Radio Madika menyatakan, Forum Solidaritas SBD Di Kupang menolak dengan tegas tindakan-tindakan yang berpotensi anarkis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu termasuk didalamnya kelompok yang tidak menerima putusan mahkamah konstitusi.

 

Selain itu, forum ini juga menolak dengan tegas tindakan oknum KPUD dan panwaslu  kabupaten sumba barat daya yang membelokan alat bukti kepolisian sebagai dasar untuk melakukan manuver politik secara ilegal. Serta menolak tindakan konyol oknum KPUD dan oknum panwaslu Kabupaten sumba barat daya yang menyelenggarakan pleno ulang.

Sehingga forum ini meminta gubernur NTT sebagai kepala wilayah untuk bersikap tegas bahwa keputusan MK harus dipatuhi oleh semua pihak.

Selain itu forum ini juga meminta ketua DPRD NTT agar memberikan penjelasan tentang pegusulan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih demi ketenangan dan ketentraman masyarakat SBD.(Ven)

Read More

Warga Kota Kupang Gelar Aksi Seribu Lilin Untuk Wilfrida Soik

Kupang, KabarkotakupanG.com - Wilfrida Soik, TKI asal NTT yang terancama hukuman mati di Malaysia, hari ini senin 30 september 2013 menjalani sidang lanjutan. 

Wilfrida Soik terancam hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Kota Bharu, Kelantan, Malaysia karena membunu majikannya.

Sidang lanjutan kasus Wilfrida Soik yang digelar hari ini merupakan sidang penentuan apakah pengadilan menerima atau menolak dakwaan penuntut yang mengancam TKI asal NTT itu dengan hukuman mati.

Wilfrida adalah TKI penata laksana rumah tangga atau PLRT asal Desa Paturika, Raimanuk, Belu, Nusa Tenggara Timur.

Untuk menunjukkan empati kepada Wilfrida Soik, ribuan warga Kota Kupang minggu 29 september kemarin sekitar pukul 18 wib, menggelar aksi seribu lilin di sepanjang jalan protokol, depan kantor Gubernur Provinsi NT, Jl, Eltari Kupang.

Aksi membakar seribu lilin ini merupakan wujud kepedulian warga kota kupang terhadap Wilfrida Soik. Selain membakar lilin para warga juga diajak untuk menandatangani spanduk sepanjang kurang lebih 2 meter sebagai bentuk dukungan kepada Wilfrida Soik.

Untuk di ketahui aksi tersebut di pelopori oleh Forum komunikasi (Forkom )pemerhati pemermpuan (P2HP) dan beberapa Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM) yan g ada di NTT.

Selain aksi seribu lilin sejumlah anggota forum perempuan tani serabutan dikecamatan Amfoang Utara kabupaten kupang gelar aksi menolak hukuman mati terhadap wilfrida soik. 

Mereka juga meminta kepada pemerintah indonesia untuk melakukan pembelaan terhadap wilfrida soik sebab mreka menilai, wilfrida merupakan WNI yang wajib untuk dilindungi haknya.(Ven)

Read More

31 Imigran Gelap Dievakuasi Dari Australia

Kupang, KabarkotakupanG.com - Tim SAR Kupang, Sabtu, 28 September kemarin berhasil mengevakuasi 31 imigran gelap asal Iran dan Afghanistan yang terombang- ambing di laut lepas di wilayah perbatasan Indonesia dan Australia.

Kepala SAR Kupang Gede Ardana mengatakan, Perahu yang ditumpangi para imigran itu diselamatkan oleh kapal bea cukai milik australia ACV Triton setelah sebelumnya terombang-ambing dihantam gelombang dilaut lepas perbatasan indonesia dan australia dan kemudian membawa kembali imigran-imigran gelap tersebut keparairan indonesia yang dijemput oleh kapal Basarnas.

Dari 31 imigran tersebut, 30 imigran berasal dari Iran dan satu lainnya berasal dari Afghanistan. Imigran yang berasal dari Iran terdiri dari 20 laki-laki, 5 perempuan, 3 anak laki-laki, dan dua balita. Turut diselamatkan juga 3 orang anak buah kapal asal Indonesia yang mengantar para imigran gelap tersebut.

Gede Ardana menambahkan, evakuasi para imigran tersebut, dilakukan setelah tim SAR mendapat informasi dari pemerintah Australia untuk menjemput para imigran yang diselamatkan di perairan Laut Timor.

Tim SAR kemudian megevakuasi para imigran gelap tersebut ke Pelabuhan Polair Polda NTT, dan akan dilakukan pendataan sebelum diserahkan ke kantor imigrasi kupang.

Sumber : NTTterkini.com

Read More

Ratusan Umat Muslim Kota Kupang, Hadiri Tablik Akbar Bersama

Kupang, KabarkotakupanG.com - Ratusan Umat Muslim Kota Kupang, yang tergabung dalam berbagai OKP Islam minggu 29 september kemarin menggelar tablik akbar bersama di Aula Restaurant Timor Raya.

Tablik Akbar ini dihadiri Ustad. Ir. Habib Nabi bin Fuad Al-Musawa, M.Si serta seluruh ketua OKP dan Imam Masjid se-kota Kupang.

OKP yang tergabung sebagai pelaksanaan kegiatan tablik akbar bersama ini terdiri dari MUI Kota Kupang, PHBI Kota Kupang, Ikadi Kota Kupang, PW Salimah NTT, Yayasan Peguyupan Kota Kupang, Fosimata Kota Kupang, Imam Masjid se-Kota Kupang, Arif Jaya Produktion dan Tiara Advertising.

Ketua Majelis Ulama (MUI) Kota Kupang, Drs. H. Mummad Kabir, dalam sambutannya mengatakan, sekian lama berjalannya MUI di Kota Kupang, baru pertama kali menyatukan semua OKP untuk sama-sama melaksanakan kegiatan ini.

Menurut Kabir, pelaksanaan halal bihalal ini sudah jauh dari waktu yang sebenarnya, namun bagaiamana menyatukan dari semua unsur ini sangat sulit.

Menurutnya, halal bihalal ini sebagai upaya untuk mempersatu dan mempertemukan antara 

sesama umat muslim agar saling-silaturahmi dan saling memaafkan satu sama lain. 

Sehingga Ia berharap agar kedepannya kegiatan seperti ini akan terus dilakukan agar terciptanya kerukunan antar umat islam dikota kupang.(Ven)

Read More

Istri Polisi Tertangkap Tangan Sedang Berselingkuh

Kupang, KabarkotakupanG.com - T O warga jalan Kancil Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Radja, Kota Kupang, tadi malam tertangkap tangan oleh suaminya yang adalah seorang anggota polisi sedang berduaan dengan selingkuhannya M R, dikawasan Kelurahan Nunbaun Sabu.

Dua sejoli bukan suami istri ini saat digrebek oleh beberapa orang anggota Kepolisian Dari POLDA NTT ini sedang melakukan hubungan layaknya suami istri.

T O dan M R saat diringkus tidak melakukan perlawanan apapun dan langsung dibawa ke MAPOLDA NTT guna mempertanggung jawabkan perbuatan mereka berdua.

Saat diinterogasi petugas,  T O mengaku, bahwa dirinya telah menikah beberapa tahun silam dengan suaminya H L yang saat ini bertugas sebagai polisi di POLDA NTT.

Sementara itu M R saat ditanyai anggota PROPAM POLDA NTT dengan santai Ia menjawaba bahwa Dirinya baru berkenalan dengan T O beberapa hari lalu, dan saat bertemu tadi malamlah keduanya langsung berhubungan seks layaknya sepasang suami istri walaupun baru pertama bertemu.

Hingga berita ini diturunkan, kedua pelaku perselingkuhan ini masih ditahan di MAPOLDA NTT guna dimintai keterangan lebih lanjut dan akan diproses sesui atruan hukum yang berlaku.(Ven)

Read More

PMKRI Cabang Kupang Desak BPK Ungkap Kebocoran APBD NTT

Kupang, KabarkotakupanG.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI cabang Kupang kembali menggelar aksi demonstrasi di gedung Badan Pemeriksaan Keuangan RI perwakilan NTT.

Aksi demo mahasiswa ini dipicu oleh temuan BPK perwakilan NTT yakni bocornya APBD NTT tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 6,8 milyar serta beberapa persoalan sebelumnya termasuk dana bansos selama tiga tahun berturut-turut yang hingga saat ini belum dibuka kepada publik.

Koordinator Umum PMKRI cabang kupang Juventus Yoris Kago dalam orasinya mengatakan, kredibiltas serta kapasitas BPK perwakilan NTT kini dipertanyakan perannya dalam memeriksa keuangan negara dalam hal ini APBD NTT menyisakan sejumlah tanda tanya dikarenakan hingga saat ini kelanjutan proses penyelesaian dan penuntasannya belum komprehensif.

Juventus Yoris Kago menambahkan, total APBD pemerintah provinsi NTT tahun anggaran 2010,2011 dan 2012 yang bermasalah diduga sebesar Rp. 74,8 milyar. Dugaan itu meurutnya tedapat didalam delapan item yang tertuang dalam LHP BPK perwakilan NTT dan yang menjadi persoalan dalam pengelolaan anggaran tahun 2012.

Sehingga PMKRI cabang kupang sebagai elemen yang peduli terhadap persoalan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menyikapai temuan BPK perwakilan NTT bahwa secara tegas menyatakan sikap untuk terus mengkawal persoalan ini serta menuntut dan mendesak BPK perwakilan NTT agar lebih transparan dalam mengungkap berbagai persoalan korupsi yang masih membelit provinsi ini.(Ven)

Read More

Ingin Bekerja Diluar Negeri, Masyarakat Diharapkan Untuk Melegalkan Diri

Kupang, KabarkotakupanG.com - Pemerintah Provinsi NTT masih memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat  Nusa Tenggara Timur untuk mencari nafkah diluar negeri asalkan  harus mengikuti aturan yang berlaku yakni, para pekerja harus mengurus semua surat-surat terkait dengan perjalanan melalui instansi atau lembaga yang berwenang dan legal.

Hal ini disampaikan Sekertaris Daerah NTT Fransiskus Salem ketika diminta komentarnya terkait kasus Wilfrida Soik yang saat ini menyita perhatian dunia.

Selain itu Salem juga mengatakan, terkait dengan kasus Wilfrida Soik Pemprov NTT melalui Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar TKW asal Kabupaten Belu itu, dapat dibebaskan.

Sehingga Salem berharap kepada seluruh masyarakat NTT agar mengurus semua legalitas yang nantinya diperlukan maupun yang berlaku dinegeri orang sebelum berangkat agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.

Ia juga mengharapakan agar sebelum bekerja disana masyarakat perlu pelajari baik-baik kelegalan perusahan jasa tenaga kerja atau agent yang merekrut mereka sehingga tidak tertipu ketika sudah dinegeri orang. (Ven)

Read More

Pemprov NTT Akan Berikan Bantuan Benih Bersubsidi Kepada Petani

Kupang, KabarkotakupanG.com - Pemerintah NTT terus berupaya untuk memperbaiki mutu benih padi dan jagung tahun 2013. Hal ini penting sehingga produksi pertanian, setiap tahun semaikn baik.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT,Yohanis Tae Ruba mengatakan, pada tahun 2013 ini petani di NTT akan mendapatkan bantuan benih bersubsidi dari pemerintah.

Tay Ruba menambahakan, Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada petani untuk meningkatkan produksi pertanian tahun ini, dan Penyaluran benih tersebut akan dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk pemerintah.

Menurut Tay Ruba untuk benih padi lahan kering disiapkan 775 ton, padi sawah 2000 lebih ton sementara jagung hibrida sebanyak 322 ton. Untuk mendapatkan benih yang disiapkan pemerintah, petani harus mengajukan permohonan melalui Dinas pertanian kabupaten/ Kota setempat.

Sementara itu salah satu petani sukses dikelurahan sikumana agustinus baja saat ditemui Radio Madika mengungkapkan penyaluran benih bersubsidi tidak boleh disalurkan kepada keluarga atau orang dekat kepala dinas tetapi harus dibagi merata sehingga masyarakat NTT betul-betul merasakan bantuan pemerintah tersebut. (Ven)

Read More

DPRD Desak Pemprov NTT Selamatkan Wilfrida Soik Dari Hukuman

Kupang, KabarkotakupanG.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT mendesak Pemerintah Provinsi menggunakan  segala cara agar,  dapat menyelamatkan Tenaga Kerja Wanita Asal Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara  Timur Wilfrida Soik yang terancam dihukum gantung oleh pemerintah Malaysia tanggal 30 mendatang.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kristo Blasin saat di temui wartawan meminta agar pemprov NTT supaya segera menggunakan cara apapun untuk selamatkan Wilfrida Soik dari hukuman sebab Ia menilai, Wilfrida tidak bersalah.

Menurut Blasin, jika dilihat dari kronologis kasus maka TKI asal Kabupaten Belu Provinsi NTT ini tidak pantas mendapat hukuman mati pasalnya, pembunuhan yang dilakukan oleh Wilfrida bukan sudah direncanakan tapi  hanya semata-mata untuk  membela diri .

Sehingga Blasin juga meminta agar, seluruh pakar hukum di indonesia bersatu dan membebaskan Wilfrida Soik yang merupakan pahlawan visa negara.

Blasin mengakui,  kalau saat ini masih banyak perusahaan tenaga kerja ilegal sehingga jika para  tenaga kerja  diperhadapakan dengan masalah hukum akan sulit dipertanggungjawabkan. Untuk itu lanjut dia, pemprov NTT harus segera melakukan penertiban terhadap perusahaan tenaga kerja yang beroperasi tanpa ijin.(Ven)

Read More

Ratusan Bidang Tanah Milik Pemprov NTT Belum Bersertifikat

Kupang, KabarkotakupanG.com - Sekretaris Daerah Provinsi NTT Frans Salem mengatakan, Dari empat ratusan bidang tanah milik pemerintah provinsi NTT, hanya 320 bidang yang memiliki sertifikat sedangkan sisanya kurang lebih 120 bidang lainnya hingga saat ini belum memiliki sertifikat asli, bahkan dari 300-an bidang tanah tersebut sebagian hanya mengantongi sertifikat yang di foto kopy.

Saat ini kata Salem, banyak tanah milik Pemprov NTT yang telah di tempati oleh masyarakat sehingga Pemprov berinisiatif untuk menghibahkan tanah tersebut namun sebelumnya Pemprov NTT akan melakukan pengukuran ulang dan meminta bukti kepemilikan tanah kepada masyarakat.

Salem menjelaskan, saat ini Pemprov NTT mengalami kesulitan pasalnya, Masyarakat yang telah berdomisili di atas tanah tersebut belum mau memberi keparcayaan kepada pemerintah untuk melakukan pengukuran padahal, untuk proses menghibahkan tanah harus melalui pengukuran ulang.

Menurut Salem, sebagian tanah milik pemrov NTT sudah di sewakan ke pihak ke 3 salah satunya yang berada di arena pameran Fatululi walikota kupang. Sedangkan, beberapa bidang tanah lainnya masih berbentuk lahan kosong.(Ven)

Read More

TohMas SBD Minta DPRD Provinsi NTT Turun Tangan

Kupang, KabarkotakupanG.com - Pagi tadi kamis, 26/09/2013, sekitar 9 orang tokoh masyarakat asal kabupaten Sumba Barat Daya menemui ketua DPRD provinsi NTT Ibrahim Agustinus Medah terkait kisruh politik yang saat ini terjadi di kabupaten yang baru terbentuk tersebut.

Saat ditemui ketua DPRD NTT, kesembilan tokoh masyarakat yang diwakili oleh Welem Malo Lingngu, S.pd meminta agar ketua DPRD provinsi NTT ikut mengambil bagian dalam hal ini memberikan jalan keluar sehingga kisruh pilkada yang terjadi saat ini dapat diatasi sebab aktifitas masyarakat dikabupaten tersebut sangat terganggu.

Ia menambahkan, sejak dimulainya pemilihan hingga sampai saat ini aktifitas warga Sumba Barat Daya masih terganggu, dimana pendidikan, birokrasi maupun petani terhenti sejak terjadinya kisruh politik yang menyebabkan tewasnya 4 orang masyarakat.

Sementara itu, ketua DPRD Provinsi NTT Ibrahim Agustinus Medah dalam kesempatan tersebut mengatakan, sejak awal ia sudah mengikuti perkembangan yang terjadi di Sumba Barat Daya dan Ia sudah lakukan koordinasi dengan Gubernur NTT dan KPU terkait masalah tersebut.

Terkait adanya pleno ulang ditingkat kabupaten hari ini, Medah menilai itu merupakan langkah provokasi dan ilegal menurut peraturan yang ada sebab tidak ada langkah yang dapat menentang keputusan Mahkamah Konstitusi .

Medah berharap agar masyarakat kabupaten Sumba Barat Daya tetap tenang dan tetap mengikuti atauran yang ada dan berlaku dinegara ini sebab pimpinan DPRD NTT  serta semua anggota DPRD NTT tetap mengikuti atruan yang ada dan berlaku. (Ven)

Read More

Fraksi Golkar DPRD Provinsi NTT Kembali Soroti Pilkada Belu

Kupang, KabarkotakupanG.com - Terkait penyelenggaraan pilkada Belu yang hingga saat ini belum menemui kepastian, Fraksi Golkar DPRD provinsi NTT kembali menyoroti pemerintah.

Dalam jumpa pers siang tadi, anggota fraksi golkar DPRD NTT Alfridus Bria Seran mengatakan, terhentinya pilkada kabupaten belu telah menggoyang wibawa undang-undang sehingga Ia meminta agar Gubernur NTT mengambil langkah lebih tegas dan terukur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Alfridus menilai dengan adanya ketidakpastian ini akan mengakibatkan gesekan dan konflik horizontal dimasyarakat jika pemerintah dalam hal ini gubernur NTT tidak mengambil langkah antisipasi.

Alfridus menegaskan pilkada Belu harus dilaksanakan bulan oktober mendatang sebab Surat Kementrian Dalam Negeri dalam hal ini DITJEN OTDA nomor 270/6129/OTDA yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Belu sudah jelas bahwa pelaksanaan pilkada kabupaten Belu seharusnya dilakukan paling lambat pada bulan oktober 2013 ini.

Terkait dengan hak pilih masyarakat kabupaten Malaka dan kabupaten Belu, Fraksi Golkar meminta agar tetap mengacu pada pedoman atau peraturan yang diterbitkan oleh KPU, dimana masyarakat dikabupaten Malaka memiliki hak memilih dalam pilkada kabupaten Belu sebagaimana ditegaskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/3568/SJ tanggal 9 Juli 2013 perihal penjelasan terkait hak pilih masyarakat didaerah otonom baru pada pilkada didaerah induk.(Ven)

Read More

NGO Internasional Gelar Dialog Publik "1000 Hari Pertama Kehidupan"

Kupang, KabarkotakupanG.com - Dalam rangka mendukung gerakan nasional percepatan dan perbaikan gizi, lima lembaga internasional yaitu wahana visi indonesia mitra world vision, world food programme, action contre la faim, the australian agency for international development, the united nations children’s fund dan satu lembaga lokal yakni bengkel apek memprakarsai serta bekerja sama dengan pemerintah provinsi NTT pagi tadi menyelenggarakan kegiatan dialog publik dengan tema 1000 hari pertama kehidupan yang bertempat dihotel on the rock kupang.

Tujuan utama dari dialog publik ini untuk membangun pemahaman serta meningkatkan kesadaran para pemangku kebijakan akan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan.

 

Acara dialog publik ini dihadiri oleh 90 peserta yang terdiri dari perwakilan seluruh SKPD pemerintahan daerah dan kabupaten Se-NTT, badan dunia, LSM internasioanal maupun LSM lokal, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama serta para peggiat media. (Ven)

Read More

Terbentur Anggaran Dan Data Pemilih, Pilkada Belu Batal Digelar

Kupang, KabarkotakupanG.com - Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur bersama KPU Kabupaten Belu akhirnya membatalkan pemilu kepala daerah yang seharusnya digelar November 2013 ini.

Ketua KPU NTT John Depa mengatakan, pembatalan ini dilakukan sebab anggaran dan data pemilih yang masih bermasalah, sehingga tidak mungkin dilaksanakan lagi.

Berdasarkan keputusan pemerintah pusat bahwa tidak ada Pilkada tahun 2014, maka NTT harusnya menggelar 11 Pilkada yakni Gubernur, Sikka, Kupang, Timor Tengah Selatan, Alor, Ende, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Rote Ndao dan Belu.

Melihat dari limit waktu sesuai ketentuan bahwa proses Pilkada dimulai delapan bulan sebelumnya, maka Pilkada Belu sudah tidak mungkin digelar lagi. Masalah lain gagalnya Pilkada Belu, karena Daerah Otonomi Baru Malaka yang baru dimekarkan tidak diakomodir sebagai peserta pemilu.

Padahal, proses Pilkada yang telah disusun KPU sudah termasuk dengan DOB Malaka, sehingga anggaran yang disediakan untuk 12 kecamatan tidak cukup untuk menggelar Pilkada.

Pilkada Belu, katanya, harus digelar tahun ini, karena tahun depan tidak ada Pilkada, hanya difokuskan pada pemilu legislatif dan Presiden, sedangkan akhir masa jabatan Bupati Belu pada 17 Februari 2014. Akan ada penjabat atau tidak, itu urusan pemerintah, kata Depa.

Sumber : NTTterkini.com

Read More

NTT Menempati Urutan Tertinggi Masalah Gizi Buruk

Kupang, KabarkotakupanG.com - Dalam sambutannya di acara dialog publik 1000 hari pertama kehidupan, gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan, permasalahan gizi buruk kronis terhadap anak balita sampai saat ini masih menjadi permasalahan utama kesehatan masyarakat indonesia pada umumnya.

Hasil riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 lalu menunjukan bahwa provinsi NTT menempati urutan tertinggi dalam permasalahan gizi buruk kronis atau stunting di indonesia. Balita yang mengalami gizi buruk kronis diprovinsi NTT sebesar 58,4%.

Menurut Lebu Raya, Diantara 20 kabupaten di provinsi NTT terdapat dua kabupaten yang mempunyai persentase gizi buruk kronis dan gizi buruk akut yang tertinggi. Dua kabupaten tersebut yakni kabupaten TTU dengan angka persentase sebesar 59,6% dan kabupaten TTS dengan angka persentase sebesar 57,0%.

Sementara gizi buruk akut atau wasting terdapat di kabupaten manggarai dan kabupaten kupang yang sama-sama mempunyai persentase masalah gizi akut yang tertinggi dengan angka persentase 33,3% dan 21,1%.

Sehingga Lebu Raya berharap dengan melalui kegiatan dialog publik ini kedepannya terbentuk kesepakatan bersama para pemangku kepentingan guna membangun komitmen yang kuat serta turut berpartisipasi mengawal gerakan bersama percepatan dan perbaikan gizi di NTT.(Ven)

Read More

9 Anggota DPRD NTT Terancam Diberhentikan

Kupang, KabarkotakupanG.com - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur kini tengah memproses pemberhentian sembilan anggotanya. Mereka terancam diberhentikan karena pindah partai untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD pada pemilu legislatif 2014 mendatang.

Sekertaris Dewan DPRD NTT Filemon da Lopez kepada wartawan mengatakan, Saat ini sedang memroses pergantian antarwaktu sembilan anggota DPRD yang telah diusulkan partainya untuk diberhentikan. Da Lopez mengaku telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait rencana pergantian antarwaktu sembilan anggota DPRD tersebut.

Da Lopez juga mengatakan, Dalam surat edaran Kemendagri 23 Agustus 2013 ditegaskan bagi anggota dewan yang mengundurkan diri dalam rangka mengakomodir hak politiknya dengan parpol lain pada pemilu 2014, sepanjang yang bersangkutan bukan berasal dari parpol peserta pemilu 2014, maka tidak perlu dilakukan PAW.

Namun hal itu dikecualikan, jika anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan atau ditarik oleh parpolnya, Tambah Da Lopez.

Karena klausul tersebut, DPRD NTT memproses pemberhentian dan pergantian antarwaktu sembilan anggota dewan tersebut. Terdapat 13 anggota dewan yang pindah ke partai lain untuk kepentingan Pileg 2014, namun empat anggota lainnya tidak diusulkan partainya untuk diberhentikan. “pihaknya hanya memroses anggota dewan yang diusulkan parpolnya untuk diganti,” ujar Da Lopez.

Sumber : NTTterkini.com

Read More

Komisi D Minta Rencana Relokasi RSUD Diperhatikan

Kupang, KabarkotakupanG.com - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah agar memperhatikan rencana relokasi Rumah Sakit Umum Daerah W.Z. Yohanes dengan memperhatikan desain yang telah ditenderkan sebesar 500 juta rupiah agar tidak mubasir.

Permintaan ini disampaikan wakil ketua komisi D DPRD NTT Vinsen Pata dalam laporan hasil kegiatan komisi terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013 di gedung dewan pagi tadi.

Sejauh ini komisi D menemukan ada permasalahan yang ikut mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat, yakni masih terdapat utang pelayanan jasa medis kepada tenaga medis di RSUD W.Z. Yohanes Kupang tanpa ada penyelesaian dari manejemen Rumah Sakit.

Menurut komisi D, hal itu terjadi karena rendahnya subsidi pemerintah terhadap biaya operasional, sehingga manejemen terpaksa menggunakan dana jasa medis untuk menutupi kekurangan biaya operasional.

Selain itu, Komisi D juga mendorong manejemen RSUD agar memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengingat masih banyak keluhan dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan rumah sakit.(Ven)

Read More

Dewan Dorong Pemerintah Bentukan DOB Baru

Kupang, KabarkotakupanG.com - Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Timur terus mendorong pembentukan Daerah Otonomi Baru, terutama kabupaten Adonara dan Kota Maumere.

Dukungan untuk membentuk daerah otonom baru itu terungkap saat rapat pembahasan komisi terhadap pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2013 yang berlangsung pagi tadi di gedung dewan setempat.

Ketua Komisi A DPRD NTT Gabriel Kusuma Beri Binna mengatakan, pembentukan Daerah Otonom Baru untuk kabupaten Adonara dan Kota Maumere harus segera dilakukan mengingat semua berkas kelengkapan sudah diserah-terimakan ke DPR RI, DPD RI dan Kementrian Dalam Negeri di Jakarta.

Namun terhadap beberapa data atau dokumen yang dinyatakan belum lengkap, komisi A meminta agar pemerintah propinsi NTT segera melengkapinya. (Ndy)

Read More

Jabatan Anggota KPU NTT Diperpanjang Sebulan

Kupang, KabarkotakupanG.com - Masa jabatan lima anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur yang sedianya berakhir pada 24 September 2013 besok akan diperpanjang selama 1 bulan kedepan.

Masa jabatan anggota KPU NTT akan berakhir pada 20 Oktober 2013 bertepatan dengan berakhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo. KPU NTT mengambil alih proses Pilkada putaran kedua KPU Nagekeo, setelah kelima anggotanya diberhentikan, karena dinilai melanggar kode etik.

Sekertaris KPU NTT Ubaldus Gogi kepada wartawan mengatakan, Perpanjangan ini dilakukan karena KPU NTT masih menggelar pemilu kepala daerah kabupaten Nagekeo putaran kedua, hari ini Senin, 23 September 2013.

Sementara itu Anggota KPU NTT, Djidon de Haan membenarkan tentang perpanjangan masa jabatan tersebut dan perpanjangan kelima anggota komisioner itu baru akan berakhir saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo terpilih dilakukan.

Sumber : NTTterkini.com

Read More

Stiba Mentari Kupang Terakreditasi

Kupang, KabarkotakupanG.com - Dalam rangka pelaksanaan akreditasi tahap 12 tahun 2013, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia melaksanakan asesmen lapangan.

Tahap 12 tahun 2013 ini salah satu sekolah tinggi yang ada di NTT yakni Sekolah tinggi Bahasa Asing Mentari Kupang atau STIBA MENTARI Kupang mendapatkan kesempatan dikunjungi 2 orang asesmen dari BAN PT KEMENDIKBUD RI guna melakukan survey terhadap kampus tersebut untuk segra terakreditasi.

Adnan Latief Salah satu Asesmen kepada media ini mengatakan, setelah tahap pemeriksaan terhadap semua berkas terkait syarat akreditasi maka dalam waktu dekat, berkas serta nilai akreditasi STIBA MENTARI akan segra dikeluarkan. Sehingga ia meminta kepada mahasiswa agar tidak cemas namun tetap kulia sambil menunggu nilai akriditasi yang akan dikeluarkan.

Menurut Latief, nilai akreditasi dari sebuah sekolah tinggi tidak begitu penting, yang terpenting dari sebuah sekolah tinggi merupakan pengakuan dari BAN PT yakni terakreditasi, sehingga ia meminta mahasiswa STIBA MENTARI kupang agar lebih fokus kepada perkuliahan daripada memikirkan nilai akreditasi yang akan dikeluarkan BAN PT sendiri.

Sementara itu ketua STIBA MENTARI kupang Lorens Kerans dalam kesempatan itu mengaku sangat bahagia sebab dengan kunjungan tim asesmen ini sekolah yang Ia pimpin saat ini dapat terakreditasi. Sehingga ia meminta agar mahasiswa STIBA MENTARI tidak lagi mencemaskan nasib mereka ketika keluar dan mengabdi dimasyarakat. (Ven)

Read More

Aliansi Masyarakat Untuk SBD Tolak Keputusan MK

Kupang, KabarkotakupanG.com - Aliansi masyarakat pencinta kebenaran dan keadilan untuk kabupaten Sumba Barat Daya menyatakan menolak dengan tegas penetapan perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya periode 2013-2018 oleh Komisi Pemilihan Umum setempat.

Selain menolak penetapan oleh KPU, aliansi masyarakat pencinta kebanaran dan keadilan untuk SBD juga menolak keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Agustus 2013 yang telah menetapkan pasangan nomor urut tiga atas nama Markus Dairo dan Ndara Tanggu Kaha sebagai Bupati dan wakil Bupati Sumba Barat Daya periode 2013-2018.

Pernyataan itu disampaikan koordinator aliansi masyarakat pencinta kebenaran dan keadilan untuk SBD, Alosius Malo Ladi di gedung DPRD propinsi NTT hari ini saat melakukan aksi penolakan terhadap keputusan mahkamah konstitusi.

Penolakan aliansi masyarakat pencinta kebenaran dan keadilan untuk SBD itu didasari pada fakta hukum dan prinsip demokrasi,sebagaimana yang tertuang dalam formulir C satu KWK dari 561 TPS yang tersebar pada 129 desa dan dua kelurahan dalam 11 wilayah kecamatan.

Berdasarkan data dari 11 Kecamatan di kabupaten SBD, paket nomor urut satu atas nama Jakob Malo Bulu-Johanis Mila Mesa Geli memperoleh 10.357 suara, paket nomor urut dua, Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto memperoleh 80.352 suara, dan paket nomor urut tiga atas nama Markus Dairo Tallu-Ndara Tangu Kaha peroleh 68.902 suara, dengan total jumlah perolehan suara sebanyak 159 ribu lebih suara. (Ndy)

Read More

TohMas Sumba Barat Daya Minta Pelantikan Bupati Terpilih Dibatalkan

Kupang, KabarkotakupanG.com - Pagi tadi, sebelas orang tokoh masyarakat asal sumba barat daya mendatangi kantor gubernur NTT untuk bertemu dan menyampaikan beberapa pernyataan sikap terkait kisruh pemilukada didaerah tersebut yang menewaskan 4 orang masyarakat.

Dalam pertemuan itu, mereka meminta agar pelantikan terhadap bupati dan wakil bupati terpilih dibatalkan sebab akan terjadi pertumpahan darah yang lebih dahsyat dibanding yang terjadi belum lama ini.

Kesebelas TohMas ini juga meminta Menteri Dalam Negeri serta Menteri Hukum Dan Ham melalui gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk tidak menindak lanjuti penetapan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya hal kemenangan pasangan calon yang merujuk pada kepustusan Mahkamah Konstitusi tanggal 29 agustus lalu yang dinilai cacat hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Sementara itu Frans Lebu Raya selaku gubernur NTT dalam tanggapannya mengatakan, persoalan ini akan diproses sesuai aturan yang berlaku serta pernyataan sikap yang diberikan tersebut akan disampaikan kepada menteri dalam negeri agar segera ditindak lanjuti.

Lebu Raya meminta agar masyarakat sumba barat daya tetap menjaga suasana sehingga tetap aman dan damai seperti saat ini. (Ven)

Read More

Frans Lebu Raya : Proses PAW Dilakukan Jika Yang Bersangkutan Meninggal Dunia.

Kupang, KabarkotakupanG.com - Proses pemberhentian antar waktu atau PAW anggota dewan dilakukan ketika yang bersangkutan meninggal dunia, atas permintaan sendiri serta diminta oleh partai, ketiga hal ini menjadi point pokok atau hal utama ketika akan dilakukan proses PAW. 

Hal ini dikatakan ketua dewan pimpinan daerah partai demokrasi indonesia perjuangan atau PDIP NTT, Frans Lebu Raya.

Lebu Raya menambahkan, jika partai yang meminta yang bersangkutan tidak ada alasan untuk ditindak PAW.

Jika harus mendapatkan persetujuan maupun pemberitahuan Gubernur, Lebu Raya menjelaskan bahwa hal itu terjadi jika partai mencabut kembali usulan pemberhentian antar waktu namun sepanjang  partai tidak mencabut usulannya untuk di PAW maka hal tersebut tetap berjalan. (Ven)

Read More

Dukun Cabuli Anaka Dibawah Umur

Kupang, KabarkotakupanG.com - Seorang dukun yang berdomisili di Keluarahan Penfui Timur, Kota Kupang yang berinisial YO diamankan aparat kepolisian resort Kupang Kota, karena diduga telah mengerayangi atau mencabuli seorang mahasiswi dan seorang anak dibawah umur.

Dihadapan penyidik Polres Kupang Kota, pelaku mengaku punya ilmu spiritual untuk mengatasi masalah batin, seperti masalah dalam keluarga atau pun masalah percintaan.

Pelaku yang diketahui telah mempunyai empat orang anak ini dihadapan penyidika mengaku, dalam memberikan terapi terhadap pasiennya diwajibkan harus telanjang tanpa sehelai benang pun.

Namun, setelah telanjang pelaku justru mengerayangi seluruh bagian tubuh pasiennya. Agar terapinya berhasil pasien diwajibkan untuk membuang kapas yang telah dioleskan dibagian vital pasiennya ke kali Liliba.

Aksi dukun cabul ini terkuak setelah seorang mahasiswa salah saru perguruan tinggi dikota kupang melaporkan aksi bejatnya ke polisi, karena hasil terapinya tidak berhasil. Selain mengerayangi tubuh korban, wajah dan bagian lain korban pun difoto dan dijadikan walpaper pada handphone pelaku.

Saat ini Polisi masih mendalami kasus tersebut, sebab diduga masih ada korban lain. Pasalnya, dukun cabul itu telah beropoerasi sejak tahun 2008 silam.

Sumber : NTTterkini.com

Read More

Rumah Jabatan Bupati Alor Terbakar

Kalabahi, KabarkotakupanG.com - Rumah jabatan Bupati kabupaten Alor, Rabu, siang tadi sekitar pukul 13.50 Wita terbakar, karena diduga akibat hubungan arus pendek listrik.

Kepolres kabupaten Alor, Ajun Komisaris Besar Polisi I Made Sugana yang dihubungi wartawan, mengatakan, Api berawal dari aula yang berada di samping rumah jabatan Bupati Alor.  Dan kebakaran ini diduga akibat hubungan arus pendek listrik.

AKBP. Sugana juga menambahkan,  Pemadam kebakaran milik pemerintah daerah yang dikerahkan berhasil memadamkan api 2 jam kemudian, sehingga tidak sampai meratakan seluruh gedung tersebut.

Walaupun tidak menimbulkan korban jiwa namun Ia mengaku kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. namun Pemerintah berjanji akan membangun kembali rumah jabatan tersebut, katanya.

Kapolres mengaku penyebab kebakaran itu telah diketahui yakni disebabkan kabel listrik yang sudah tidak layak atau sudah berumur sehingga Ia mengaku pihaknya tidak akan melakukan penyelidikan dengan mendatangkan tim forensik terkait kebakaran tersebut.

Sumber : NTTterkini.com

Read More