
Menanggapi konsep tersebut,
Bupati Belu, Joachim Lopez saat ditemui di acara Rakor penyelenggaraan
pemerintah umum 2014 di hotel on the rock belum lama ini menyatakan,
dukungannya karena konsep yang dibangun tersebut sangat baik, demi membangun
sebuah kawasan.
Namun menurut Lopez, sebelum
membangun sebuah kawasan, perlu dilihat hambatan-hambatan yang ada seperti
regulasi dan infrastruktur sebab regulasinya masih sentralistik maka akan sulit
untuk diwujudkan.
Selain regulasi yang dianggap
masih sentralistik, hambatan lain yang dialami daerah adalah persoalan
infrastruktur. Menurutnya, untuk membuka akses aksesibilitas diperlukan
infrastruktur yang baik.
Dalam pandangannya, walaupun NTT
sudah ditetapkan dalam koridor V yang mencakup wilayah Bali dan Nusa Tenggara,
namun selama ini kucuran dana untuk pembangunan infrastruktur belum signifikan.
Sehingga Lopez berharap agar adanya
pelimpahan kewenangan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada
di daerah untuk membuat aturan sesuai keadaan dan kebutuhan daerah. (Ven)
0 komentar:
Posting Komentar